Oleh: Yuyun Rumiwati
Berbahagialah saat kita dianugerahi iman. Dengan iman inilah kita mampu berjalan dengan kokoh dan tenang dalam menghadapi hidup. Al-Qur'an dan hadist sebagai panduan dan pembeda antara hak dan bathil. Penjelas antara yang halal dan haram.
Rumus baku benar dan salah semakin mengokohkan dalam tiap langkah dalam menjaga perbuatan yang baik. Pun menghindari perbuatan yang buruk.
Maka saat keimanan itu menghujam maka, filter untuk menetapkan baik dan buruk bukanlah semata pada kecerdasan akal dan perasaan serta prasangka manusia. Tapi baik dan buruk pun dikembalikan bagaimana Islam menilai.
Bahkan Allah pun berfirman untuk mengingatkan kita,
أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
"Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan)? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." (QS. Fatir Ayat 8)
Betapa dalam kenyataan di lapangan kita temukan ada manusia yang begitu getol dan memaksakan prinsipnya untuk melebeli kelompok yang berseberangan dengan kepentingannya dengan istilah radikal dan membahayakan negeri.
Padahal makna radikalisme yang didengung-dengungkan selama ini tidak ada batasan yang objektif. Pelabelan itu hanya berlaku pada kelompok-kelompok muslim yang tergolong kritis dalam menyuarakan yang hak dan menolak kezaliman yang dilakukan penguasa terhadap umat.
Maka dalam sebuah sistem demokrasi baik dan buruk bergantung pada siapa yang memiliki monopoli kekuasaan dalam sebuah negara. Tidak ada standar baku baik dan buruk.
Maka tidak heran negara hukum yang didengung-dengungkan dalam sistem ini pun bisa dikangkangi oleh kekuasaan. Prinsip negara hukum hanya sebagai simbol, kenyataannya kekuasaanlah yang cenderung mendominasi keputusan. Tengok saja pemberlakuan hukum bagi rakyat lemah, berbeda jauh dengan pihak yang punya kuasa.
Berangkat dari kenyataan ini tidak ada satu pilihan agar baik dan buruk kembali pada standar bakunya, tidak cenderung dipengaruhi kepentingan manusia. Selain pada benar dan buruk di sandarkan pada hukum sang pencipta yaitu Allah SWT.
0 Komentar