Lembaga Pemerintah Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali mengangkat isu radikalisme melalui usulan pengontrolan semua rumah ibadah yang ada di Indonesia. Berkaitan hal itu, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnu Wardana menilai bahwa isu radikal-radikul tidak nyambung dengan problem yang dihadapi Bangsa Indonesia.
"Isu radikal-radikul yang diangkat oleh Pemerintah terkesan tidak nyambung dengan problem yang dihadapi bangsa ini," ujarnya dalam program Aspirasi: BNPT Menakutkan? di kanal YouTube Justice Monitor, Jum'at (8/8/2023).
Menurutnya, ketidak nyambungan tersebut karena kelompok kriminal bersenjata yang meneror masyarakat Papua adalah bukanlah orang-orang radikal yang dimaksud.
Dan lanjutnya, yang korupsi uang rakyat juga bukan radikal-radikul yang seperti dituduhkan, kata Agung.
"Korupsi uang rakyat, siapa yang melakukan?," tanya dan sindirnya.
Agung juga mengungkapkan, ada sebagian dari koruptor itu justru yang berteriak saya Indonesia. "Saya Pancasila, ternyata terkena OTT (operasi tangkap tangan)," ungkapnya.
Pun demikian, beber Agung, dengan liberalisme ekonomi akhirnya membuat sumber daya alam negeri ini lebih banyak dinikmati oleh hanya sekelompok atau segelintir orang saja.
"Mereka juga tidak dituduh radikal-radikul selama ini, padahal ini persoalan yang konkrit (nyata). Eh, tiba-tiba BNPT mengusulkan agar Pemerintah mengontrol seluruh tempat ibadah seolah-olah problem negeri ini ditimbulkan oleh radikal-radikul dan oleh tempat ibadah," bebernya.
Oleh karena itu, menurut Agung, penting agar energi Bangsa ini difokuskan pada persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh Negara ini.
"Tetap semangat teman-teman sekalian berpikir waras. Bersatu! dobrak menuju perubahan yang sebenarnya," tutupnya dengan ekspresi semangat kepedulian. [] Muhar
0 Komentar