Narator Muslimah Media Center (MMC) menyatakan, bansos yang diberikan Pemerintah Indonesia hanya seperti obat pereda nyeri.
"Jika kemiskinan yang menimpa rakyat diibaratkan penyakit kronis, maka bansos yang diberikan Pemerintah hanya seperti obat pereda nyeri," ujarnya dalam tayangan Serb-serbi: Bansos Ilusi Pengentasan Kemiskinan dalam Kapitalisme, di kanal YouTube MMC, Sabtu (2/9/2023).
Karena menurutnya, jika menyoroti besaran bansos yang diberikan pada tiap keluarga dalam setahun, jumlahnya tidak akan sanggup mengeluarkan rakyat miskin dari kemiskinan.
"Padahal pada saat yang sama, penguasa (pemerintah) justru menyerahkan sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat kepada pihak korporasi atau swasta," ucapnya.
Ia pun menjelaskan, pandangan bahwa bansos akan menjamin kesejahteraan rakyat adalah kekeliruan dan menyesatkan.
"Sebab bantuan sosial hanya bersifat sementara. Sedangkan kehidupan rakyat miskin selalu tidak menentu," jelasnya.
Selain tidak ada jaminan pekerjaan bagi rakyat, sambung Narator, dalam sistem demokrasi kapitalisme saat ini juga tidak ada jaminan layanan pendidikan dan kesehatan.
"Sebab, kedua layanan yang menjadi kebutuhan dasar tersebut menjadi objek komersialisasi dalam sistem kapitalisme," sambungnya.
Dalam sistem ini, ia juga mengungkapkan, para kapitalis menjadi pihak yang paling diuntungkan, sementara rakyat harus berjuang secara mandiri untuk bertahan hidup. Rakyat harus mengakses seluruh kebutuhan hidup dengan biaya yang tidak murah karena adanya legalisasi komersialisasi sumber daya alam berikut layanan pendidikan dan kesehatan.
"Inilah gambaran penguasa dalam sistem demokrasi kapitalisme yang abai terhadap pengurusan rakyatnya, termasuk dalam menjamin kesejahteraannya," ungkapnya.
Sistem Islam
Narator kemudian menerangkan, hal ini berbeda dengan penerapan sistem Islam. Dalam institusi khilafah, Islam memiliki mekanisme komprehensif dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
"Islam menempatkan pemerintah atau negara sebagai pemegang kunci terselesaikannya permasalahan kemiskinan, sebab penguasa dalam pandangan Islam adalah ro'in atau pengurus rakyat," terangnya.
Ia menjabarkan, kriteria miskin dalam Islam dihitung per individu rakyat, apakah sudah tercukupi kebutuhan asasiyahnya. Yakni kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
"Kepala keluarga yang menjadi pihak pencari nafkah pun akan dipermudah dan difasilitasi dalam bekerja, baik itu akses pada modal tanpa riba, pelatihan hingga penyediaan lapangan kerja," jabarnya.
Jika kepala keluarga tidak mampu memenuhinya, Narator melanjutkan, yang wajib membantu adalah kerabatnya.
"Pendataan yang baik disertai perangkat pemerintah yang amanah akan meniscayakan pelaksanaan sensus tersebut. Namun, jika seluruh kerabatnya tidak mampu memenuhi kebutuhannya, kewajiban memberi nafkah jatuh pada kas negara," lanjutnya.
Mekanisme Khilafah
Ia pun mengulas mekanisme khilafah dalam menjamin kesejahteraan setiap rakyatnya berkaitan dengan nggaran yang akan digunakan untuk membantu individu yang tidak mampu.
"Pertama-tama, diambil dari pos zakat sesuai dengan Quran Surah at-Taubah ayat 60. Apabila zakat tidak mencukupi, negara wajib mencari dari pos lainnya di Baitul Mal," tuturnya
Apabila poinnya juga kosong, sambungnya, kewajiban menafkahi orang miskin beralih pada kaum muslim secara kolektif.
"Secara teknis hal ini dilakukan dengan dua cara, pertama cara langsung yakni kaum muslim secara individu membantu orang-orang yang miskin, kedua dengan skema dharibah atau pungutan kepada laki-laki muslim yang kaya hingga kebutuhan umat terpenuhi, jika sudah terpenuhi dan pungutan tersebut tidak diperlukan lagi maka negara akan menghentikan skema ini," ulasnya.
Narator lantas menyampaikan firman Allah Swt. dalam al-Quran Surah az-Zariyat ayat 19:
"Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta," kutipnya.
Dengan mekanisme ini, kemiskinan menurutnya, akan bisa teratasi dalam masyarakat Islam. Orang kaya akan bahu-membahu membantu masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhannya.
"Negara pun menjadi pihak sentral yang akan menghimpun dana dari para orang kaya jika baitul mal devisit, disertai data yang akurat dan pejabat yang amanah," yakinnya.
Selain itu, Narator menambahkan, khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang kuat.
Mekanisme kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam tambahnya, akan mengharamkan sumber daya alam dikuasai pihak swasta atau asing, sehingga akan mengantarkan pada kas negara yang kuat dan stabil, devisit anggaran pun akan jarang terjadi.
"Kas negara inilah yang akan digunakan negara untuk memberikan layanan pendidikan dan kesehatan gratis kepada setiap individu rakyat," tutupnya memungkasi. [] Muhar
0 Komentar