Merepon informasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi Pertamina, Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnu Wardana menyatakan bahwa pemerintahan berideologi kapitalisme mustahil memberikan harga BBM yang murah dan gratis.
"Pemerintahan model kapitalisme mustahil memberi harga BBM secara murah dan gratis," ujarnya dalam program Aspirasi: Harga BBM Pertamina Naik Lagi! Siap-siap Kantong Jebol, di kanal YouTube Justice Monitor, Senin (2/10/2023).
Agung mengatakan, hal itu terjadi karena paradigma kepemilikan kapitalisme yang selalu mempertimbangkan untung dan rugi dalam menetapkan kebijakan.
"Kondisi rakyat sudah tidak dijadikan standar penentuan harga BBM," ucapnya.
Karena dalam pandangan Agung, spirit kapitalisme adalah pencabutan subsidi. "Selanjutnya BBM diserahkan ke pasar dan kepada para kapitalis yang memegang kendali penuh," tuturnya.
Agung juga mengkhawatirkan, hal itu akan memicu kenaikan harga BBM pertalite dan gas elpiji yang saat ini banyak dibutuhkan masyarakat.
Berbeda dalam konsep Islam, Agung menjelaskan, minyak dan gas (Migas) adalah kekayaan milik umum yang tidak boleh dikuasai individu swasta maupun korporasi (perusahaan), baik itu dari dalam negeri ataupun asing.
"Negara bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan hingga pendistribusiannya," jelasnya.
Hasil pengelolaannya, lanjut Agung, harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk harga yang murah bahkan gratis.
"Negara memberi harga kepada rakyat sebatas sebagai ganti operasional atau produksinya semata. Bukan bertujuan untuk bisnis dan mencari keuntungan negara," jelasnya.
Agung pun menilai, akan ada efek domino dari kenaikan harga BBM pertamax tersebut, yaitu peningkatan biaya produksi dan naiknya harga-harga kebutuhan masyarakat.
"Daya beli masyarakat menurun dan berpotensi terjadi inflasi," pungkasnya. [] Muhar
0 Komentar