Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnu Wardana menuturkan, isu dinasti politik di Indonesia sedang disorot banyak pihak.
"Isu dinasti politik saat ini disorot oleh banyak pihak," tuturnya dalam tayangan Aspirasi: Di Bawah Bayang Dinasti, Jum'at (27/10/2023) di kanal YouTube Justice Monitor.
Karena, Agung menduga, di Indonesia sedang terjadi praktik penerusan kekuasaan pada orang-orang terdekat penguasa.
"Konsekuensinya, pemilu dinilai sekadar formalitas," ucapnya.
Menyorot hal itu, para ahli pun, kata Agung, telah mengingatkan, harga mahal akan terlihat pada kemunduran di segala sektor di negeri ini, baik kemunduran penegakan hukum maupun penerapan atau pemerataan ekonomi.
Dinasti politik, menurutnya, membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan.
"Sebaliknya orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga," nilainya.
Di samping itu, lanjtut Agung, semangat untuk melayani masyarakat rentan tidak terealisasikan. "Karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugasnya," ulasnya.
Agung menduga kuat, sangat mungkin karakter pemimpinnya menjadi rakus kemaruk kekuasaan dan tidak punya rasa malu jika anggota keluarga berada langsung di kekuasaan.
"Aji mumpung akhirnya menguasai jiwa kepemimpinan keluarga, terkesan negara ini punya keluarga. Jika dibiarkan, gurita kekuasaan keluarga akan menjalar ke semua bidang kenegaraan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif," kritiknya.
Rakyat, sambung Agung, makin kecewa ketika jabatan seorang kepala pemerintahan diteruskan oleh istri, anak atau kerabat dekatnya.
"Rakyat seakan tidak memiliki pilihan lain, karena seluruh kandidat adalah produk dinasti politik," tandasnya.
Agung lantas mengungkapkan, dalam politik demokrasi dinasti politik ibarat telah menjadi tentakel gurita.
"Pada saat inilah, demokrasi sudah di titik akhir degradasi, alias sudah mencapai liang kuburnya," ungkapnya.
Jika gurita kekuasaan terjadi, maka menurutnya, yang akan muncul kemudian adalah gurita korupsi jamaah keluarga.
"Akhirnya berlanjut pada munculnya industri hukum, mafia hukum dan mafia peradilan," pungkasnya. [] Muhar
0 Komentar