Pengamat Ekonomi Dr. Arim Nasim, SE., M.Si., Ak., CA. menyatakan, bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah Indonesia tidak akan menyelesaikan persoalan kemiskinan.
"Kalau bicara terkait dengan apakah bansos itu mampu mengentaskan kemiskinan? itu sangat-sangat jauh sekali," ujarnya dalam Kabar Petang: Bansos dan BLT Duitnya Jokowi? Rabu (3/1/2024), di kanal YouTube Khilafah News.
Kenapa? Ia melanjutkan, karena yang diberikan hanya sebagian kecil untuk menutupi kenaikan-kenaikan harga dampak dari kebijakan liberalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Termasuk, ungkap Arim, untuk menutupi kenaikan harga BBM dampak dari dicabutnya subsidi yang membuat harga-harga sembako dan kebutuhan lain menjadi mahal.
"Dan itu maksud saya, tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan oleh kebijakan-kebijakan yang liberal tadi," jelas Arim.
Hak Masyarakat?
Arim juga menerangkan, terkait hak masyarakat (umat) sebagai warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara, padahal semestinya bukan sekadar bansos.
Tapi juga, menurutnya, tentang bagaimana kekayaan SDA sebagai milik umat itu dikelola dengan baik oleh negara untuk kesejahteraan rakyat yang itu lebih mencukupi dan bisa untuk mengentaskan kemiskinan.
"Nah, tapi kan yang terjadi tidak, justru sumber daya alam itu pengelolaannya diserahkan kepada swasta/asing. Batu bara, nikel, kemudian juga minyak dan gas, termasuk juga emas dan perak," bebernya.
Termasuk juga sawit yang menyebabkan harga minyak goreng mahal, sebut Arim, itu kan diserahkan kepada swasta sehingga masyarakat harus mendapatkan dengan harga yang mahal.
"Di sisi lain, masyarakat juga dibebani dengan pajak yang tinggi gitu kan! Akhirnya apa? Akhirnya kemiskinan bukan berkurang, tapi justru semakin tahun semakin bertambah," ungkapnya.
Jadi, Arim menegaskan, program bansos dalam sistem pemerintahan kapitalis ini memang bukan lagi tidak memadai, tapi sangat tidak mencukupi.
"Bahkan kemudian rakyat semakin terpuruk pada jurang kemiskinan yang semakin akut," simpulnya.
Arim pun menandaskan, kalau ada dikatakan bahwa orang miskin berkurang itu hanya rekayasa data statistik.
"Faktanya kesulitan masyarakat itu semakin meningkat, orang miskin kemudian semakin bertambah. Nah itu faktanya," tandasnya.
Tinggal yang menjadi persoalan, Arim juga mengemukakan, di tengah kesadaran politik masyarakat yang sangat rendah, maka akhirnya banyak muncul anggapan bahwa program bansos tersebut adalah suatu kebaikan pemerintah.
Dalam Islam
Arim lanjut menjelaskan, dalam Islam, jaminan terhadap kebutuhan pokok bagi warga negara itu bukan temporal, tapi sepenuhnya menjadi bagian dari politik ekonomi Islam.
"Islam mewajibkan negara untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, baik yang muslim maupun nonmuslim untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti sandang, pangan dan papan secara layak dan secara wajar," ucapnya.
Jadi, jelas Arim, bukan sekadar dalam bentuk bansos, tapi dalam bentuk jaminan setiap individu untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya.
"Agar kemudian tidak kelaparan, juga bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Tentu dengan mekanisme yang ditetapkan oleh sistem ekonomi Islam yang tidak membuat orang malas, tapi mekanisme itu betul-betul justru memberikan motivasi agar masyarakat semangat bekerja dan berusaha," tuturnya.
Pada saat yang sama, kata Arim, ketika ada anggota masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan penghidupan yang layak maka negara akan memberikan jaminannya.
Ia juga menjelaskan, negara wajib memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok untuk penghidupan rakyat secara merata dan menyeluruh, termasuk juga kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan.
"Jadi makanya, jaminan sandang, pangan dan papan itu dalam bahasa politik ekonomi Islam diberikannya itu dengan cara mekanisme yang tidak langsung," simpulnya.
Artinya, kata Arim, negara mewajibkan warga negara untuk bekerja, dan mewajibkan ahli waris atau orang tua untuk memberikan nafkah terhadap anak dan istri.
"Nah, kalau kemudian tidak ada ahli waris atau orang tua atau kerabat maka negaralah yang akan menjaminnya," terangnya.
Namun sambung Arim, untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan di dalam Islam itu menjadi kewajiban negara secara langsung.
Maka dalam sistem politik ekonomi Islam, ia lantas menyampaikan bahwa pendidikan dan kesehatan itu bisa berbiaya murah bahkan gratis.
"Kenapa bisa? Karena itu merupakan tanggung jawab negara secara langsung yang diambil dari APBN. Tidak dengan cara melalui mekanisme asuransi seperti yang ada dalam sistem kapitalis," bebernya.
Nah hanya pertanyaannya, lanjut Arim, dari manakah dana itu diperoleh negara?
"Dari pengelolaan sumber daya alam yang masuk dalam kategori milik umum. Yaitu tambang yang jumlahnya tidak terbatas, termasuk juga hasil hutan dan laut, itu wajib dikelola negara dan menjadi sumber utama pendapatan APBN," imbuhnya.
Syaratnya, Arim pun menambahkan, bahwa hal itu hanya bisa diwujudkan kalau Islam diterapkan secara kaffah (oleh negara) dalam seluruh aspek kehidupan.
"Insyaallah, saya kira (dengan begitu) apa yang kemudian dijanjikan oleh Allah SWT tentang keberkahan itu akan terwujud. Islam akan mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat," tutupnya mengakhiri. [] Muhar
0 Komentar