Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menilai, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak mungkin dinikmati rakyat banyak.
"Bicara IKN, fasilitas itu tidak mungkin dinikmati oleh rakyat banyak. Tidak mungkin!" Ujarnya dalam Bincang-bincang: Rapor Merah Rezim Jokowi 2023, Sabtu (30/12/2023), di kanal YouTube Bincang Bersama Sahabat Wahyu.
Karena, Wahyudi menjelaskan, yang akan berkantor di IKN bukan rakyat. Yang berkantor di sana nantinya adalah para pejabat.
"Presiden, wakil presiden, menteri, birokrat dan para pembantu-pembantunya. Tentu, mereka yang akan lebih menikmati daripada rakyat banyak," jelasnya.
Artinya lanjut Wahyudi, dengan ratusan triliun uang negara yang digunakan untuk menggeser ibu kota negara ke situ, juga akan mengorbankan sekian ratus juta rakyat Indonesia yang tidak punya akses untuk bisa masuk dan hidup di sana.
"Menikmatinya itu gak akan bisa. Kalau mungkin ada (pejabat) orang Papua ngantor di IKN, tapi emak-emak yang jual mangga atau jual hasil kebun lainnya itu gak mungkin dia datang ke IKN untuk ikut jualan di situ, enggak mungkin! Jadi, mereka (rakyat banyak) tidak akan menikmati itu," ulasnya.
Artinya apa? Wahyudi pun menerangkan bahwa uang negara yang besar itu akhirnya hanya dinikmati para penjabat.
"Inilah yang saya kategorikan resiko menggunakan sistem demokrasi liberal, yang akhirnya dikuasai oleh oligarki," ungkapnya.
Dan oligarki itulah, terang Wahyudi, yang telah membuat kebijakan yang menguntungkan mereka.
"Seandainya bisa diratakan untuk kemakmuran yang lain, mungkin bisa ada keadilan," tuturnya.
Di situlah menurutnya, ketidakadilan dan kesenjangan itu semakin hari semakin nampak.
"Jurang pemisah semakin lebar. Jadi yang kaya semakin kaya menikmati berbagai fasilitas, yang miskin tetap saja miskin dan bahkan semakin terpuruk," pungkasnya. [] Muhar
0 Komentar