Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana menyatakan, pemilihan umum (pemilu) dalam sistem demokrasi hanya menggantikan rezim, tidak menyelesaikan akar permasalahan.
"Sejatinya pemilu dalam demokrasi hanya akan mengganti orangnya saja, mengganti penguasanya saja, mengganti rezimnya saja. Sedangkan akar masalah (sistem kehidupanya) tak terselesaikan," ujarnya dalam Breaking News: PPATK Ungkap 21 Bendahara Parpol Terima Pendanaan dari Luar Negeri, di kanal YouTube Justice Monitor, Kamis (11/1/2024).
Sebab, Agung mengungkapkan, benang kusut yang menjadi akar permasalahan kehidupan bangsa Indonesia yang sesungguhnya saat ini adalah sistem demokrasi itu sendiri. Yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat atau meletakkan pembuat hukum kepada manusia (bukan Allah SWT) .
"Ini persoalan yang rumit yang harus dituntaskan," ungkapnya.
Dari sana, kata Agung, muncul juga kapitalisme.
"Kelindan demokrasi dan kapitalisme inilah yang kemudian melahirkan apa yang sering kita sebut sebagai oligarki," ucapnya.
Ia menyampaikan bahwa kontestasi politik demokrasi yang begitu mahal dinilai sebagian pihak telah meniscayakan keterlibatan para pemilik modal dan dukungan penuh dari kalangan oligarki.
"Terjadilah politik transaksional, yaitu jual beli jabatan dan jual beli kebijakan yang senantiasa membingkai kinerja mereka. Maka wajar apabila kebijakan (rezim penguasa) condong pada kepentingan korporasi dan oligarki," ulasnya.
Lebih lanjut Agung menjelaskan, problem politik uang dalam pemilu demokrasi dikarenakan anggarannya yang begiitu fantastis seharusnya menjadi pelajaran.
Terkait hal itu, Agung pun turut mengabarkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menemukan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh daftar caleg tetap (DCT) Pemilu 2024 yang dianalisis sepanjang 2022-2023.
"Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, transaksi mencurigakan itu ditemukan pihaknya karena adanya laporan transaksi yang patut diduga terkait dengan tindak pidana tertentu," tuturnya.
Dari 100 caleg, beber Agung, ditemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp51,4 triliun.
Agung lantas mengingatkan kepada rakyat Indonesia, khususnya kaum Muslim seharusnya belajar dan mengkaji permasalahan demokrasi lebih mendalam, agar tak mengulang-ulang kegagalan aktivitas politik tanpa memahami arti penting dan substansi yang menjadi persoalan mendasar.
"Yang seharusnya menjadi evaluasi bersama adalah apakah pemerintahan baru yang terbentuk nantinya akan berpihak pada rakyat?
Apakah pemerintahan baru akan berpihak pada penerapan syariah Islam secara kaffah?" tanyanya.
Maka, Agung memprediksi bahwa dengan pemerintahan yang baru, nantinya bangsa ini tidak akan mengalami perubahan yang berarti dibanding dengan apa yang terjadi sebelum-sebelumnya.
"Kalaupun ada perubahan, itu hanya akan terjadi pada tataran cabang dan dangkal yang tidak menyentuh persoalan mendasar umat, sebab yang terjadi hanyalah pergantian penguasa satu ke penguasa yang lainnya (bukan sistem)," pungkasnya. [] Muhar
0 Komentar