Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta pengkritik pemerintah pindah dari Indonesia dinilai terkesan absolut.
"Pemerintah terkesan menjadi absolut karena pemimpinnya tidak lagi mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh pihak lain," ujar Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana dalam program Aspirasi: Luhut Katakan Jangan Kritik Semua Jelek! Kalau Jelek, Pindah Saja Kau dari Indonesia Ini! Serius? Di kanal YouTube Justice Monitor, Minggu (17/3/2024).
Agung beranggapan, pemimpin yang tidak mau mendengarkan kritik merupakan persoalan.
Sebab kritik terhadap pemerintah, kata Agung seharusnya ditanggapi dengan bijak, bukan malah sebaliknya.
"Siapapun yang berada di dalam pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik, itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran kepada publik," imbuhnya.
Prinsip dasar berpendapat, terang Agung, minimal ada kebebasan untuk melakukan seruan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar ma'ruf nahi munkar), termasuk khususnya dalam hal mengkritik pemerintah.
Ia pun menduga model pemerintahan dan kepemimpinan yang hendak dikembangkan oleh Luhut bukanlah pemerintahan dan kepemimpinan yang menghormati rakyatnya, tapi seakan terjadi kedaulatan penguasa.
"Bila itu yang terjadi, maka berarti sudah menggeser negeri ini menjadi negara otoriter, anti kritik dan anti perubahan," pungkasnya. [] Muhar
0 Komentar