Menanggapi rencana pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Pemerintah Indonesia kepada sejumlah Organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan, Direktur Pamong Institute mengatakan, publik akan menilai adanya motif politik.
"Suka atau tidak suka, publik akan menilai bahwa ini ada motif politik untuk menanam balas budi kepada ormas tertentu," ujarnya dalam Kabar Petang: Heboh! Bahlil Dukung Izin Tambang Dikelola Ormas, Motifnya Dibongkar Bung Roky, di Kanal YouTube Khilafah News, Kamis (9/5/2024).
Dengan diberikan izin atau privilege (hak istimewa), lanjutnya, berarti ormas tersebut berutang budi kepada rezim yang ada.
"Nah, dengan begitu nanti fungsi ormas itu tidak lagi bisa melakukan kegiatan kontrol kepada pemerintah atau rezim berkuasa. Kenapa? Karena sudah mendapatkan utang budi dengan diberikannya kue-kue lezat daripada efek politik kekuasaan dan kewenangan yang ada," ulasnya.
Kalau sudah ini terjadi, maka menurutnya, fungsi ormas akan bergeser yang harusnya melakukan kegiatan-kegiatan ke masyarakatan termasuk melakukan kontrol atau korekasi (muhasabah) kepada penguasa dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendidik umat atau masyarakat, justru nanti bergesar sibuk mencari profit dengan mengurus tambang dan seterusnya.
Bung Roky pun turut memandang bahwa memang ada upaya politik untuk mengalihkan perhatian dari ormas tertentu.
"Pendekatannya bukan dengan kursi kekuasaan, tetapi dengan kekayaan atau sumber pendanaan," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berencana membagikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.
Adapun ormas yang akan diberikan IUP yakni NU, Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya mulai dari Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
"Yang penting kita lakukan dengan baik supaya mereka bisa mengelola dan yang mengelola umat, gak boleh ada conflict of interest, dikelola secara profesional, dicarikan partner yang baik," kata Bahlil usai konferensi pers realisasi investasi kuartal I 2024, di kantornya, Senin (29/4/2024). [] Muhar
0 Komentar