Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai upaya menyejahterakan pelajar justru memunculkan ironi besar. Alih-alih menyehatkan, makanan MBG malah menjadi pemicu keracunan massal di berbagai daerah.
Melansir dari berita kompas.com, sepanjang 2025 saja, setidaknya terjadi enam kasus keracunan yang telah mencuat ke publik:
- Cianjur, Jawa Barat: 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 mengalami keracunan, hingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
- Bombana, Sultra: 13 siswa SDN 33 Kasipute keracunan usai makan ayam tepung yang diduga basi.
- Batang, Jateng: 60 siswa SDN Proyonanggan 5 mual dan sakit perut setelah makan MBG.
- Waingapu, Sumba Timur: 29 siswa SD Katolik Andaluri mengeluh makanan terasa basi dan tidak enak, lalu muntah.
- Pandeglang, Banten: 40 siswa SDN Alaswangi 2 mengalami gejala mual-muntah, sebagian sampai dibawa ke puskesmas.
- Sukoharjo, Jateng: 40 siswa SDN 3 Dukuh keracunan karena menu ayam kurang matang.
Fakta-fakta ini menampar logika publik, sebab bagaimana mungkin program yang dibiayai negara, bahkan menyasar generasi masa depan, gagal dalam kontrol mutu dan standar keamanan pangan?
Masalah Teknis?
Berulangnya kasus keracunan MBG sesungguhnya mencerminkan bahwa masalah utamanya bukan hanya teknis.
Pasalnya, dalam sistem kapitalisme yang tegak hari ini, di mana tolok ukur keberhasilan didasarkan pada keuntungan uang atau ekonomi, proyek-proyek pemerintah sering kali menjadi ladang kapitalisasi oleh korporasi atau pihak swasta. Orientasi mereka yang dominan pada profit menyebabkan aspek keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan sering kali diabaikan.
Hal ini tercermin dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana ditemukan berbagai permasalahan seperti makanan yang tidak layak konsumsi, ayam yang tidak matang sempurna, hingga distribusi yang tidak tertata dengan baik.
Sekali lagi, kita perlu tegaskan, fenomena ini menunjukkan bahwa kegagalan bukan semata pada pelaksanaan teknis, tetapi juga merupakan dampak dari logika sistemik yang keliru.
Ketika anggaran besar dicairkan, maka peluang pengadaan dan tender terbuka untuk siapa saja yang mampu 'bermain' dalam logika kapitalistik.
Logika yang dimaksud adalah buat semurah mungkin dan untung sebesar mungkin, sedangkan kualitas dan tanggung jawab keamanan produk seringkali dikorbankan.
Solusi Islam
Islam memandang anak-anak sebagai amanah besar, bukan sekadar angka dalam target-target program kerakyatan.
Dalam sistem Islam, yang institusinya bernama Khilafah, negara bertanggung jawab penuh atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam hal pemenuhan gizi, negara tidak menyerahkan pada swasta untuk mencari untung, melainkan menggunakan aset negara dan mekanisme baitul mal agar pelayanan publik berlangsung profesional dan aman.
“Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Negara dalam Islam, juga tidak akan membiarkan distribusi makanan dilakukan tanpa pengawasan ketat.
Standar halal, thayyib, dan kualitas kesehatan dijaga secara menyeluruh, karena menyangkut nyawa manusia, terlebih anak-anak yang menjadi penerus umat.
Evaluasi Sistemik, Bukan Tambal Sulam
Kasus MBG ini bukan sekadar kesalahan oknum atau teknis distribusi. Ini adalah hasil dari sistem kapitalisme yang tidak peduli pada rakyat, apalagi generasi masa depan.
Karena itu, evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh bangsa ini bukan sekadar pada pelaksana, tetapi pada sistem yang melahirkannya.
Maka, umat Islam perlu menyadari bahwa solusi sejati tidak lahir dari sistem kapitalisme sekuler yang rusak karena menolak aturan hukum-hukum Islam dalam kehidupan bernegara, melainkan dari penerapan syariah Islam secara total dalam bingkai Khilafah.
Karena hanya dengan sistem Islam, nyawa anak-anak tak lagi menjadi korban kebijakan penuh celah, akibat lemahnya tata aturan kapitalisme sekuler yang menolak hukum-hukum Allah SWT secara menyeluruh dalam mengatur kehidupan manusia.
Semoga kasus keracunan MBG tak terulang lagi!
[Abu Faqih, Sahabat Dakwah Tangsel, Jum'at 25/4/2025]
0 Komentar