Sejarah

6/recent/Sejarah-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

FDMPB: ISLAM PUNYA SISTEM LENGKAP ATASI KEMISKINAN STRUKTURAL


Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) Dr. Ahmad Sastra menyatakan bahwa Islam punya sistem yang lengkap untuk mengatasi kemiskinan struktural.

"Islam memiliki pendekatan yang komprehensif dalam mengentaskan kemiskinan struktural, tidak hanya dengan solusi individual, tetapi juga sistem sosial dan ekonomi yang menekankan keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab kolektif," ulasnya dalam tulisan berjudul "Penyebab Sistemik Kemiskinan Struktural, Bukan karena Keluarga Banyak Anak", di situs ahmadsastra.com, Kamis (1/5/2025).

Ia menjelaskan, salah satu instrumen utama dalam sistem Islam adalah zakat.

"Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dan merupakan salah satu rukun Islam. Zakat berfungsi sebagai. Pertama, Instrumen keadilan sosial. Kekayaan tidak menumpuk pada segelintir orang saja. Kedua, sumber dana untuk orang miskin. Zakat diberikan kepada 8 golongan penerima, termasuk fakir, miskin, dan orang yang terlilit utang (QS At-Taubah: 60). Ketiga, mengatasi kemiskinan secara struktural. Karena dana zakat dikelola oleh negara (baitul maal) untuk distribusi ke kelompok yang membutuhkan, termasuk pelatihan kerja atau modal usaha," jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa sistem ekonomi Islam menolak praktik riba dan eksploitasi sumber daya alam ala kapitalisme.

"Sistem riba membuat yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin terjerat utang. Islam mendorong transaksi bisnis yang adil, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan), agar orang miskin juga bisa ikut serta dalam kegiatan ekonomi tanpa ditindas. Eksploitasi sumber daya alam (privatisasi) gaya kapitalisme diharamkan dalam Islam," ungkapnya.

Ahmad mengungkapkan, dalam Islam, sumber daya alam yang vital merupakan milik umum dan tidak boleh dikuasai oleh pihak swasta atau asing.

"Sumber daya alam adalah milik umum yang wajib dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Haram diprivatisasi apalagi dikuasai oleh asing penjajah. Dalam Islam, sumber daya alam yang vital (seperti air, energi, dan tambang) harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat, bukan dikuasai oleh individu atau korporasi," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa keuntungan dari pengelolaan sumber daya tersebut harus dikembalikan kepada rakyat.

"Sistem kepemilikan umum atas sumber daya alam dalam Islam ini akan mencegah privatisasi oleh asing atau swasta yang membuat rakyat tidak mendapat akses. Keuntungan dari sumber daya alam digunakan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial," terangnya.

Ahmad juga menegaskan bahwa Islam melarang perputaran kekayaan hanya di kalangan orang kaya.

"Mengapa Islam melarang kekayaan hanya berputar pada orang kaya? karena bisa merusak keadilan sosial. Islam menekankan ‘adl (keadilan). Jika kekayaan hanya dimiliki dan dinikmati oleh golongan kaya, itu akan menghilangkan prinsip keadilan sosial dan memperparah kemiskinan struktural," tambahnya.

Ia menyoroti pula bahwa sistem kapitalisme cenderung menyebabkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir elit.

"Dalam sistem kapitalis, uang cenderung mengalir kepada yang sudah kaya (misalnya melalui bunga bank, pasar modal, korporasi besar). Islam menolak model ini, karena membuat yang miskin semakin sulit keluar dari kemiskinan. Islam mengatur agar harta bisa dinikmati semua lapisan masyarakat, termasuk melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan distribusi sumber daya," ujarnya.

Menurut Ahmad, wakaf juga menjadi mekanisme sosial yang efektif untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.

"Aset wakaf seperti tanah, bangunan, atau usaha digunakan untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan umum. Wakaf produktif bisa dijadikan modal usaha bagi rakyat miskin agar mandiri," katanya.

Ia menekankan bahwa dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab langsung atas kesejahteraan rakyat.

"Negara dalam pandangan Islam harus menjamin kebutuhan pokok: pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Negara Islam (khilafah) wajib menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi warganya (bukan membiarkan pasar bebas yang merugikan)," ujarnya.

Ahmad menilai pendidikan dan pemberdayaan ekonomi juga menjadi bagian penting dari solusi Islam terhadap kemiskinan struktural.

"Islam sangat menekankan pentingnya ilmu. Pendidikan gratis dan berkualitas harus dijamin negara agar rakyat bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan koperasi Islami juga bisa menjadi solusi, menghindari ketergantungan pada sistem kapitalistik," jelasnya.

Ia menyimpulkan bahwa Islam memiliki sistem sosial-ekonomi yang terintegrasi untuk menghapus kemiskinan struktural.

"Jika diterapkan secara kaffah (menyeluruh) dalam institusi Khilafah, solusi Islam ini mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan bermartabat dan akan terhindar dari kemiskinan struktural yang disebabkan oleh sistem kapitalisme saat ini," pungkasnya. [] Muhar

Posting Komentar

0 Komentar