Analis Politik-Media Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Hanif Kristianto menegaskan, tidak ada sistem ekonomi yang lebih baik daripada sistem ekonomi Islam.
“Tidak ada sebuah sistem ekonomi yang itu lebih baik dibandingkan dengan ekonomi Islam,” ujarnya dalam program Kabar Petang: Naik Drastis! Bank Dunia Sebut Warga Miskin RI 194,72 Juta, di kanal YouTube Khilafah News, Sabtu (14/6/2025).
Hanif menjelaskan bahwa pembahasan ekonomi Islam bukan hanya pada aspek muamalah syariah, perbankan syariah, atau wisata halal.
“Lebih dari itu, bahwa di dalam ekonomi Islam ini memiliki sebuah sistem atau tatanan yang khas untuk mengatur kesejahteraan bagi rakyat,” jelasnya.
Maka itu, ia menegaskan, peran negara sangat vital dalam sistem ekonomi Islam. Negara tidak sekadar regulator, tapi pelindung dan pengurus seluruh kebutuhan umat. “Mengurusi urusan umat dalam kebutuhan sandang, pangan, papan, ya kesehatan ya pendidikan dan sebagainya,” ucapnya.
Dengan peran negara yang aktif dan berpihak pada rakyat, Hanif meyakini, kemiskinan tidak akan menjadi masalah yang terus-menerus. “Sehingga kemiskinan bukan lagi menjadi sebuah hal yang senantiasa mengikuti (rakyat),” tambahnya.
Berbeda dengan sistem kapitalisme yang distribusi kekayaannya diserahkan pada mekanisme pasar bebas, Hanif memaparkan, sistem ekonomi Islam meletakkan keadilan distribusi sebagai pilar utama. “Distribusi ini merata kepada setiap individu manusia,” tegasnya.
Ia mencontohkan, aset-aset milik umum seperti tambang, hutan, dan air yang di dalam Islam dikategorikan sebagai milik umum (masyarakat/rakyat).
“Nah, ini sebetulnya adalah milik rakyat yang itu wajib dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat,” terangnya.
Selain itu, ekonomi Islam juga menyediakan instrumen redistribusi yang efektif seperti zakat dan infak. “Jadi ini juga bukan sekedar amal, tapi sebagai sebuah sistem redistribusi wajib ya. Jadi orang-orang kaya itu akan memberi hartanya ya, sehingga apa? Harta itu enggak hanya berputar di kalangan mereka saja” jelas Hanif.
Di saat yang sama, Hanif mengkritisi sistem kapitalisme saat ini yang juga telah membuat akses terhadap pendidikan dan kesehatan sangat sulit bagi masyarakat miskin.
“Seringnya ketika kita miskin itu kita tidak bisa mengakses pendidikan, tidak bisa mengakses kesehatan dan sebagainya (kebutuhan penting berbiaya lainnya),” ujarnya.
Karena itu Hanif menegaskan, agar negara benar-benar hadir untuk menyejahterakan rakyat.
Ia pun memungkasi bahwa sistem ekonomi Islam juga dapat mencegah ketimpangan ekstrem antara kaya dan misikin yang selama ini menjadi ciri khas kapitalisme.
“Sehingga sistem ekonomi Islam ini merupakan sebuah sistem ekonomi yang luar biasa kalau manusia ini betul-betul menyadarinya dan mau mengambilnya. Tidak sebagian-sebagian, tapi mengambilnya secara keseluruhan,” pungkasnya.
Diketahui, jumlah orang miskin Indonesia menurut Bank Dunia (World Bank) melonjak dari 171,8 juta menjadi sebanyak 194,8 juta. Pasalnya, lembaga itu mengerek standar garis kemiskinan global dengan meninggalkan purchasing power parity (PPP) 2017 dan menggantinya dengan PPP 2021.
Pergantian standar garis kemiskinan baru ini diperkenalkan dalam publikasi International Comparison Program pada Mei 2024 lalu. Sedangkan implementasinya dijelaskan dalam laporan berjudul 'June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)'. Demikian laporan yang dirilis pada Rabu (11/6/2025). [] Muhar
0 Komentar