Analis Politik-Media dari Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Hanif Kristianto, menyatakan bahwa selain persoalan agama, isu halal-haram program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Dampak sosial ini, ya, isu halal-haram ini, tidak sekadar agama sebetulnya, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik, ya," ujar Hanif dalam program Kabar Petang: MBG Diguncang Isu Babi? di kanal YouTube Khilafah News, Senin (22/9/2025).
Ia menegaskan, sekali publik merasa dikhianati, maka kepercayaan publik pada program pemerintah ini bisa runtuh.
"Nah, program MBG ini kan melibatkan produk impor, ya, dengan standar industri yang berbeda, gitu loh, ya. Nah, kalau omprengnya diproduksi di Cina, kita tahu negara mereka bukan negara Muslim atau negara yang standarnya adalah halal dan haram, gitu loh, ya," tuturnya.
Bahkan, lanjut Hanif, dalam proses produksi kemasan, di pemberitaan beberapa pabrikan di luar negeri masih menggunakan bahan hewani, termasuk juga minyak babi.
Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim, menurut Hanif, hal ini (halal-haram) perlu dipahami lebih dahulu. "Pemerintah seharusnya sejak awal memastikan sertifikasi halal, apalagi ini program resmi," tandasnya.
Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) kini mewajibkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) baru memakai food tray atau ompreng produksi dalam negeri sebagai syarat pendaftaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Kami wajibkan menggunakan ompreng dalam negeri, menunjukkan dia beli di mana," kata Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyan, dikutip dari berita tempo.co, Rabu (24/9/2025).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi penggunaan ompreng impor Cina dalam program MBG yang diduga publik mengandung minyak babi. Menurut Nanik, impor wadah saji makanan dilakukan sejak sebelum BGN terbentuk. Ia mengatakan sekolah kedinasan kala itu mengimpor ompreng karena belum ada pabrik lokal. Setelah program MBG hadir, sebanyak 25 pabrik ompreng lokal bermunculan. [] Muhar
0 Komentar