Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi menyatakan bahwa pengiriman pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Gaza, Palestina, justru akan mengokohkan penjajahan entitas Yahudi.
"Alih-alih menyelesaikan persoalan, pengiriman pasukan perdamaian ini justru akan mengokohkan kolonialisasi (penjajahan) yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi, dan itu dilegitimasi oleh PBB," ujarnya dalam program Kabar Petang: Seberapa Efektif Pasukan Perdamaian? di kanal YouTube Khilafah News, Selasa (2/12/2025).
Menurut Farid, pasukan PBB yang akan dikirim ke Palestina adalah pasukan perdamaian yang hanya menjaga status quo.
"Pengiriman pasukan ini tidak menyentuh akar persoalan, yaitu pendudukan yang dilakukan oleh Yahudi," kata Farid.
Apalagi, ia mengungkapkan, yang seringkali terjadi dan ini bisa terjadi lagi, pasukan PBB yang akan dikirim ke Gaza justru menjadi bagian dari implementasi proposal yang ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
"Itu bisa kita lihat, bagaimana resolusi PBB yang terbaru, nomor 2803, itu mengadopsi hampir sama persis dengan rencana 20 poin (proposal) Trump untuk perdamaian," ungkapnya.
Oleh karena itu, Farid menegaskan bahwa resolusi PBB yang baru dikeluarkan tersebut cenderung menjadi pengakuan resmi terhadap desain politik Amerika Serikat terhadap Gaza, Palestina.
"Jadi ini jangan kita anggap sebagai momen kemerdekaan Palestina," terang Farid.
Empat Poin Berbahaya Resolusi PBB
Terkait resolusi PBB yang mengadopsi proposal Donald Trump tersebut, Farid membeberkan, setidaknya ada empat poin berbahaya bagi masa depan Gaza, Palestina.
"Ada empat poin penting yang berbahaya dengan resolusi PBB yang mengadopsi proposal Trump," sebutnya.
Farid menjelaskan, pertama adalah pembentukan Board of Vis, sebuah badan baru setingkat otoritas internasional yang bertindak sebagai pemerintah transisi di Gaza.
"Ini badan baru yang statusnya setingkat otoritas internasional. Ini bertindak sebagai pemerintah transisi di Gaza, termasuk pengaturan pendanaan dan kerangka konstruksi. Dan ini semua dalam kendali Amerika," paparnya.
Kedua, rencana tersebut juga mencakup pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina yang disebut non-politik.
"Ini berarti menyingkirkan kekuatan-kekuatan politik yang ada selama ini di Gaza, terutama kekuatan politik umat Islam seperti Hamas misalnya. Jadi ini sesungguhnya penghilangan otoritas politik umat Islam di Gaza," jelasnya.
Ketiga, proposal Trump yang kini menjadi bagian dari resolusi PBB juga mencakup pembentukan International Stabilization Force (ISF).
"Jadi pasukan internasional ini di bawah komando terpadu. Tugasnya adalah mengamankan perbatasan, melucuti senjata perlawanan, menghancurkan infrastruktur militer di Gaza, dan mencegah pembangunan kekuatan militer baru," katanya.
Menurutnya, hal tersebut merupakan implementasi nyata agenda demilitarisasi Gaza.
"Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa legalisasi ini semua merupakan pelucutan total terhadap kekuatan kaum muslimin di Gaza," ujarnya.
Keempat, mandat ISF dapat diperpanjang hingga 2027 sehingga berpotensi memperpanjang kendali eksternal atas Gaza.
"Apalagi mandat ini bisa diperpanjang sampai tahun 2027, dan meskipun hal ini tergantung pada keputusan Dewan Keamanan PBB. Artinya apa? Ini semacam perwalian jangka panjang atas Gaza," tandasnya.
Diketahui, PBB telah mengesahkan resolusi yang memandatkan pembentukan pasukan internasional di Gaza, Senin (17/11/2025) petang waktu New York atau pagi waktu Indonesia. Amerika Serikat mengakui resolusi itu lolos berkat peran Indonesia dan sejumlah negara. Indonesia juga akan terlibat dalam pasukan internasional di Gaza.
Keterlibatan Indonesia
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut keterlibatan Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar pasukan perdamaian PBB. Prabowo juga menegaskan Indonesia siap mengirimkan puluhan ribu pasukan perdamaian untuk menjaga kedamaian dunia.
"Kami percaya pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami akan terus mengabdi, di mana perdamaian membutuhkan penjaga, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan pasukan di lapangan," ujar Prabowo percaya diri saat pidato dalam bahasa Inggris di Sidang Umum PBB, yang dapat dilihat di YouTube United Nations, Selasa (23/9/2025).
"Jika dan ketika Dewan Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Agung ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 putra-putri kami atau bahkan lebih untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza, atau di tempat lain di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun ketika perdamaian perlu ditegakkan, perdamaian perlu dijaga," katanya menambahkan. [] Muhar
0 Komentar