Analis Politik dari Forum of Contemporary Ummah (FoCUS), Iwan Januar, menyampaikan bahwa urusan pernikahan dan keluarga warga negara juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara.
"Urusan pernikahan dan keluarga tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab negara," pesannya melalui tulisan berjudul Menikah dan Punya Anak Jadi Privilege? di situs web iwanjanuar.com, Kamis (22/1/2026).
Utamanya, sebut Iwan, ketika bicara jaminan kehidupan seperti sekolah yang bermutu namun terjangkau oleh rakyat, apalagi yang gratis dan tersedia beasiswa.
"Sama seperti fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh setiap warga dengan mudah dan murah. Itulah peran negara. Sehingga beban kehidupan untuk rakyat semakin terasa ringan karena negara berperan besar dan aktif dalam mengurus rakyatnya," jelasnya.
Ia mengingatkan, jangan sampai menikah dan punya anak menjadi privilege untuk orang-orang tertentu saja, karena orang takut miskin karena menikah.
"Menikah dan punya anak adalah hak setiap warga negara. Hak setiap Muslim bahkan amal saleh yang luar biasa," pungkasnya.
Dalam tulisannya tersebut, Iwan membeberkan munculnya opini bahwa di masa sekarang pernikahan dan punya anak hanya layak untuk orang-orang yang sudah memiliki kelayakan ekonomi.
"Jangan nikah dan punya anak kalau masih jadi orang miskin," begitu opini yang sering muncul, kata Iwan.
Obrolan seperti ini, terang Iwan, pemicunya adalah sejumlah kasus pernikahan yang berantakan karena masalah ekonomi. Juga maraknya penelantaran anak karena terjepit masalah ekonomi.
"Sebagai catatan, di Indonesia ada lebih dari 24 juta keluarga miskin. Angka perceraian di tanah air pada tahun 2024 mencapai lebih dari 300 ribu. Sepertiga perceraian itu dilatarbelakangi faktor ekonomi, sehingga menguatkan opini bahwa menikah dan punya anak itu privilege," ungkapnya. [] Muhar
0 Komentar