Kebijakan merumahkan guru non-ASN di Kepulauan Riau menuai keprihatinan luas. Guru yang selama ini mengabdi dan menopang proses belajar-mengajar justru harus menerima kenyataan pahit, bukan karena tidak kompeten atau melakukan pelanggaran, melainkan karena keterbatasan anggaran. Dinas Pendidikan pun diminta meninjau ulang kebijakan tersebut karena dampaknya yang serius terhadap dunia pendidikan (batamnews.co.id, 7 Januari 2026).
Fenomena ini membuka tabir masalah mendasar pendidikan dalam sistem kapitalisme: negara tidak benar-benar hadir sebagai penanggung jawab utama pendidikan.
Guru Jadi Korban Keterbatasan Anggaran
Dalam sistem kapitalis, nasib guru non-ASN sangat bergantung pada mekanisme anggaran, khususnya dana BOS. Ketika dana tidak mencukupi, guru honorer menjadi pihak pertama yang dikorbankan. Padahal mereka tetap menjalankan fungsi yang sama: mendidik, membimbing, dan membentuk generasi.
Ironisnya, kebijakan ini diambil di tengah jumlah siswa yang terus bertambah. Akibatnya, rasio guru dan murid semakin timpang. Guru yang tersisa harus menanggung beban lebih besar, sementara kualitas pendidikan berpotensi menurun drastis. Pendidikan akhirnya dipandang sebagai beban biaya, bukan investasi peradaban.
Kapitalisme Gagal Memuliakan Guru
Kapitalisme menempatkan pendidikan dalam kerangka efisiensi anggaran. Guru diperlakukan layaknya tenaga kerja kontrak yang bisa dilepas kapan saja ketika negara tak sanggup membayar. Padahal, dari tangan guru lahir generasi masa depan bangsa.
Ketika negara abai, guru dipaksa bertahan dengan gaji minim, status tidak jelas, bahkan harus kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cermin kegagalan sistem dalam memuliakan peran strategis guru.
Islam Memandang Guru sebagai Pilar Peradaban
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang guru sebagai pilar utama pendidikan dan penjaga peradaban. Menuntut ilmu adalah kewajiban, dan menyelenggarakan pendidikan adalah tanggung jawab negara.
Dalam paradigma Islam, guru dipekerjakan berdasarkan kompetensi dan keahlian, bukan status administratif. Negara memastikan guru dapat fokus mendidik tanpa dihantui persoalan ekonomi. Oleh karena itu, kebutuhan hidup dan gaji guru dijamin penuh oleh negara melalui Baitul Mal, bukan dibebankan pada skema dana bantuan terbatas.
Gambaran Nyata dalam Negara Khilafah
Pada masa Khilafah Islam, guru dan ulama mendapatkan perhatian besar dari negara. Negara tidak hanya merekrut guru yang kompeten, tetapi juga menjamin kesejahteraannya agar mereka dapat mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk pendidikan.
Pada era Khilafah Abbasiyah, misalnya:
- Guru, mu’allim, dan ulama digaji dari kas negara,
- Gaji mereka mencukupi kebutuhan hidup yang layak,
- Negara menyediakan fasilitas pendidikan seperti madrasah, perpustakaan, dan pusat riset secara gratis.
Madrasah Nizamiyah yang didirikan pada abad ke-11 menjadi contoh nyata. Negara menggaji para pengajar dengan bayaran tinggi dan menyediakan tempat tinggal serta fasilitas belajar. Bahkan, murid-murid pun diberi beasiswa agar pendidikan benar-benar dapat diakses semua lapisan masyarakat.
Peningkatan Kompetensi Guru dalam Islam
Negara Khilafah tidak berhenti pada penggajian. Negara juga:
- Meningkatkan kompetensi guru melalui pembinaan keilmuan berkelanjutan,
- Mendorong penguasaan berbagai disiplin ilmu, baik agama maupun sains,
- Menjaga martabat guru sebagai figur teladan di tengah masyarakat.
Dengan kesejahteraan terjamin dan kompetensi terus ditingkatkan, guru tidak diposisikan sebagai beban anggaran, melainkan sebagai aset strategis negara.
Pendidikan Butuh Sistem yang Bertanggung Jawab
Merumahkan guru non-ASN bukan solusi, melainkan jalan pintas yang mengorbankan masa depan pendidikan. Selama pendidikan dikelola dengan logika kapitalisme, guru akan terus berada di posisi rentan.
Islam menawarkan solusi mendasar: negara bertanggung jawab penuh atas pendidikan, memuliakan guru, menjamin kesejahteraannya, dan menjadikannya penjaga peradaban. Dengan sistem seperti ini, tidak akan ada guru yang dirumahkan karena alasan anggaran, dan kualitas pendidikan pun dapat terjaga. [] Ilma Nafiah | Aktivis Muslimah Kepulauan Riau
0 Komentar