Cendekiawan Muslim Ustaz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) menyampaikan bahwa umat Islam harus cerdas membaca geopolitik.
“Kita sebagai umat Islam harus cerdas membaca geopolitik. Karena dunia ini hari ini tidak dikendalikan oleh slogan, tapi dikendalikan oleh kepentingan dan kekuasaan,” ujarnya dalam video Rahasia AS Membentuk BoP yang Jarang Diketahui di kanal YouTube UIY Official, Sabtu (21/2/2026).
UIY mencontohkan, fakta terbaru membuat banyak orang mengira Board of Peace (BoP) yang baru dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, itu murni soal perdamaian.
Padahal, ia menerangkan, secara geopolitik munculnya BoP ini bukan soal damai. “Ini soal siapa yang hendak mengatur dunia,” terangnya.
Menurutnya, pertama, melalui BoP, AS hendak menghindari hambatan dari pesaingnya, yaitu Rusia dan Cina, di Dewan Keamanan PBB.
Secara geopolitik, sebut UIY, BoP adalah alat rekayasa tatanan dunia baru yang berbasis unipolarisme Amerika Serikat. Dunia diarahkan agar hanya ada satu pusat kuasa, satu wasit global, dan itu tidak lain adalah Amerika Serikat.
“Nah, kenapa PBB mulai ditinggalkan? Karena di Dewan Keamanan PBB ada veto Rusia dan Cina. Dan veto ini dirasa menghambat agenda Amerika di berbagai wilayah seperti Suriah, Palestina, Iran, Ukraina, Taiwan, dan lainnya. Lewat Board of Peace, Amerika bisa bergerak tanpa veto, tanpa Rusia, tanpa Cina. Keputusan dibuat oleh lingkaran yang mereka sepenuhnya kendalikan,” jelasnya.
Kedua, lanjutnya, BoP berfungsi untuk melegalkan intervensi global AS, yaitu intervensi militer, penempatan pasukan, rekayasa rezim, bahkan juga pemerintahan transisi.
“Semuanya dibungkus dengan istilah manis, peace building dan stability operation. Padahal substansinya tetap sama, intervensi dan kendali atau kontrol,” ungkapnya.
Ketiga, adalah proxy governance atau kolonialisme gaya baru. “Ini yang paling berbahaya,” tegasnya.
UIY mengatakan bahwa BoP membuka jalan kolonialisme gaya baru tanpa penjajahan formal.
“Nah, coba Saudara, kita bayangkan satu kondisi di mana negara tetap ada, benderanya tetap berkibar, tapi kebijakannya diawasi, pemerintahannya disupervisi, kedaulatan efektifnya hilang. Inilah yang disebut proxy governance,” bebernya.
Ia mengingatkan agar dunia jangan mudah tertipu dengan istilah perdamaian.
“Ketika perdamaian didefinisikan oleh satu kekuatan yang lahir, maka bukan perdamaian, tapi sebuah hegemoni,” pungkasnya. [] Muhar
0 Komentar