Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) diselenggarakan setiap tanggal 23 Juli sebagai momentum untuk memacu kepedulian publik terhadap pemenuhan hak, perlindungan, dan kesejahteraan anak di Indonesia. Pada peringatan HAN 2026, tema utama yang diusung adalah "Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan". Tema ini mencerminkan krusialnya peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bahagia. Lahirnya peringatan HAN berakar dari kesadaran nasional bahwa anak memiliki peran vital dalam menentukan arah masa depan bangsa (Detik Jatim, 20/7/2026).
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Arifah Fauzi, mengajak seluruh anak Indonesia untuk tumbuh sebagai generasi yang saling menjaga dengan menolak segala bentuk kekerasan, memelihara kepedulian sosial, serta menciptakan lingkungan yang kondusif. Pernyataan ini disampaikan sebagai wujud perhatian serius pemerintah terhadap keselamatan generasi penerus (InfoPublik, 19/7/2026).
Potret Buram Kekerasan Anak di Lapangan
Namun, harapan manis tersebut berbanding terbalik dengan realitas pahit di lapangan. Dilansir dari Kompas.com (16/7/2026), Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, membeberkan bahwa pada triwulan pertama (Januari–Maret) 2026 tercatat 22 kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Pada triwulan kedua, terjadi penambahan 33 kasus baru, sehingga totalnya melonjak menjadi 55 kasus kekerasan dalam kurun waktu enam bulan pertama tahun 2026.
Dari 55 kasus kekerasan tersebut, Rincian kategorinya meliputi:
- Kekerasan Seksual: 78% (bentuk kekerasan yang paling mendominan)
- Kekerasan Fisik: 14,5%
- Kekerasan Psikis: 5,5%
- Kebijakan Berunsur Kekerasan: 2%
Kasus kekerasan seksual menjadi ancaman yang paling dominan. Ironisnya, lingkungan domestik (rumah) dan sekolah "yang semestinya menjadi benteng paling aman bagi anak" justru menjadi lokasi kejadian yang paling banyak dilaporkan.
Tingginya angka kekerasan ini menjadi bukti otentik bahwa tatanan sistem hukum dan pengawasan saat ini belum mampu memberikan perlindungan hakiki bagi anak. Padahal, secara yuridis formal, berbagai instrumen hukum perlindungan anak di Indonesia telah tersedia, mulai dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).
Akar Masalah: Sekularisme-Kapitalisme dan Degradasi Moral
Ketidakberhasilan undang-undang dalam menekan angka kejahatan membuktikan bahwa regulasi dalam sistem sekuler-kapitalistik hanya menyandarkan akal dan perasaan manusia sebagai standar tolok ukur. Maraknya kasus kekerasan dipicu oleh tiga faktor utama yang saling berkelindan:
- Pelemahan Ketakwaan Individu: Tanpa adanya keimanan dan rasa takut kepada Al-Khaliq, lahir individu-individu yang bertindak tanpa fondasi agama. Standar baik dan buruk hanya diukur dari kepuasan hawa nafsu dan pencapaian materi, tanpa memedulikan batasan halal-haram.
- Pengabaian Peran Keluarga: Sistem sekuler membentuk kepribadian yang individualistis dan nirempati. Budaya saling menasihati diabaikan karena dianggap melanggar batas privasi.
- Lumpuhnya Kontrol Sosial Masyarakat: Lingkungan masyarakat cenderung pasif terhadap penyimpangan di sekitarnya, sehingga perlindungan anak kian sulit direalisasikan.
Apabila kondisi ini terus berlangsung, berbagai tragedi kekerasan "seperti penganiayaan di tempat penitipan anak (daycare), perundungan di sekolah, hingga skandal moral di mana oknum pendidik tega mengeksploitasi muridnya" akan terus berulang. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah potret buram tatkala ajaran agama dicabut dari tata kelola kehidupan.
Sinergi Tiga Pilar Perlindungan dalam Islam
Islam mendudukkan manusia sebagai makhluk mulia. Anak dipandang sebagai amanah Allah SWT yang wajib dipelihara, dilindungi, dan dipenuhi seluruh haknya. Untuk menjaga generasi, Islam menetapkan tiga pilar perlindungan yang saling bersinergi:
1. Keluarga sebagai Madrasah Ula Keluarga merupakan pilar pertama pembentukan kepribadian anak (syakhshiyyah). Penanaman akidah, akhlak, dan ketakwaan wajib dibangun sejak dini agar anak memiliki benteng keimanan yang kokoh. Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. At-Tahrim: 6).
2. Kontrol Sosial Masyarakat melalui Amar Makruf Nahi Mungkar Islam menghidupkan fungsi kontrol masyarakat melalui kewajiban amar makruf nahi mungkar. Masyarakat yang bertakwa tidak akan bersikap apatis terhadap potensi kejahatan di sekitarnya, sehingga kekerasan dan penelantaran anak dapat dicegah sejak dini.
3. Negara sebagai Raa'in dan Junnah Pilar paling menentukan adalah kehadiran negara sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (perisai/pelindung). Rasulullah ﷺ bersabda:
الإِمَامُ رَاعٍ وَوَلِيٌّ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Artinya: “Seorang kepala negara (Imam) adalah pengurus rakyat dan pelindung, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Negara menerapkan hukum syariat untuk membina ketakwaan individu, memblokir seluruh konten digital merusak, serta menerapkan sanksi pidana ('uqubat) yang tegas dan adil. Sanksi dalam Islam berfungsi sebagai penebus dosa (jawabir) bagi pelaku sekaligus memberikan efek jera (zawajir) agar kejahatan serupa tidak terulang.
Kesimpulan
Perlindungan terhadap anak tidak boleh diserahkan kepada ranah individu semata, melainkan harus dijalankan secara sistemis dan berkesinambungan. Sinergi antara keluarga yang bertakwa, masyarakat yang aktif berdakwah, serta negara yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh (kafah) merupakan syarat mutlak untuk menciptakan ruang aman yang hakiki.
Hanya dengan kembali pada ajaran Islam, cita-cita Hari Anak Nasional 2026 untuk melindungi dan membangun masa depan generasi tidak akan berakhir sebatas slogan seremonial tahunan semata. [] Sally
0 Komentar