Persoalan Palestina kembali menunjukkan wajah lamanya: kekerasan berjalan, sementara diplomasi tertatih. Di Tepi Barat, serangan pemukim ilegal Israel, penggerebekan militer, ancaman terhadap warga Palestina, serta perluasan permukiman terus terjadi secara sistematis. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyoroti percepatan legalisasi permukiman Israel di wilayah yang secara hukum internasional dipandang sebagai wilayah pendudukan (Anadolu Agency, Kompas TV, Detik.com).
Hal yang lebih mengkhawatirkan, ekspansi tersebut berlangsung ketika dunia terus menyerukan penghentian pendudukan dan kekerasan. Bagi Palestina, setiap unit permukiman baru bukan sekadar bangunan fisik; keberadaannya mengubah peta tata ruang, menggerus ruang hidup warga lokal, dan membuat gagasan negara Palestina yang berdaulat makin sulit diwujudkan (Anadolu Agency, Republika, Metro TV).
Di titik ini, pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi sekadar kapan Israel menghentikan ekspansi, melainkan apakah proyek politik Israel untuk menguasai wilayah yang lebih luas memang akan berhenti dengan sendirinya. Jika fakta di lapangan terus bergerak ke arah sebaliknya, harapan bahwa persoalan Palestina selesai melalui meja perundingan semata sangat patut dipertanyakan (Anadolu Agency, ANTARA).
Komodifikasi "New Gaza" dan Agenda Geopolitik
Pada saat yang sama, Gaza menghadapi babak baru. Melalui Board of Peace (BoP), Amerika Serikat mendorong kerangka pembangunan kembali Gaza yang antara lain mencakup rancangan pemerintahan transisi, pengawasan keamanan internasional, dan rekonstruksi ekonomi. Konsep yang diperkenalkan sebagai "New Gaza" ini bahkan membawa wacana pembangunan ekonomi dan peluang investasi (Board of Peace, PBB, Tirto.id).
Di sinilah publik perlu berhenti sejenak. Rekonstruksi Gaza tentu sangat penting; rakyat yang kehilangan rumah, sekolah, fasilitas medis, dan sumber penghidupan membutuhkan pembangunan kembali secara cepat. Namun, pembangunan fisik tidak boleh berubah menjadi mekanisme untuk menentukan masa depan politik Palestina tanpa keterlibatan dan kedaulatan rakyat Palestina sendiri. Kritik serupa terhadap tata kelola dan pendanaan BoP juga muncul dari berbagai lembaga kajian internasional (Carnegie Endowment for International Peace).
Maka, proyek "New Gaza" patut dibaca bukan sebatas proyek kemanusiaan, melainkan juga sebagai proyek politik dan ekonomi. Ketika Amerika Serikat berada pada posisi sentral dalam BoP dan berbagai mekanisme pembangunan serta pendanaan ditempatkan dalam kerangka tersebut, pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya mengendalikan arah Gaza menjadi sangat krusial (Board of Peace, PBB).
Persoalan Palestina pada akhirnya bukan sekadar soal membangun kembali gedung-gedung yang hancur. Ini menyangkut kepemilikan tanah, kedaulatan hakiki, dan hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri. Oleh karena itu, solusi yang hanya menawarkan paket rekonstruksi fisik tanpa menyelesaikan akar persoalan penjajahan berisiko melahirkan Gaza yang lebih tertata secara kasatmata, tetapi tetap dependen secara politik.
Solusi Strategis Perspektif Islam
Dalam perspektif Islam, pembebasan Palestina dari cengkeraman penjajahan membutuhkan kesadaran dan persatuan umat dalam naungan kesatuan Daulah Khilafah sebagai tawaran sistem politik global untuk menyatukan negeri-negeri muslim di bawah satu kepemimpinan.
Negeri-negeri muslim tidak cukup hanya berhenti pada retorika kecaman dan pengiriman bantuan kemanusiaan semata, melainkan perlu mengonsolidasi kekuatan politik bersama untuk membela rakyat Palestina dan menghentikan pendudukan secara permanen. Perjuangan tersebut diarahkan melalui aktivitas dakwah, edukasi politik, dan langkah-langkah strategis yang bermartabat serta tidak menyasar warga sipil.
Gagasan persatuan negeri-negeri muslim melalui sistem Khilafah tersebut (sebagaimana diperjuangkan dalam pemikiran politik Islam) dapat ditempatkan sebagai tawaran ideologis solutif untuk membangun kekuatan bersama umat.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesarnya sederhana: Ketika Gaza dibangun kembali, siapa yang akan menentukan masa depannya? Sebab, Palestina bukan hanya membutuhkan deretan rumah yang baru. Palestina membutuhkan kebebasan hakiki, kedaulatan penuh, keadilan, dan hak menentukan masa depannya sendiri tanpa intervensi asing.
Wallahu a'lam bish-shawab.
[] Ai Emalia Balqis | Komunitas Peduli Ibu Generasi
0 Komentar