Menanggapi rancangan kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, Direktur Pamong Institute Wahyudi Al-Maroky menyoroti potensi peningkatan beban pajak masyarakat.
"Pertanyaannya sesungguhnya, apakah dengan naiknya APBN itu rakyat akan menjadi sejahtera? Atau justru pajak yang akan dinaikkan dan beban rakyat makin meningkat?" ujarnya melalui akun TikTok @wahyudi_almaroky, Rabu (19/8/2026).
"Bukankah APBN kita lebih dari 80% dibangun dari pajak rakyat? Artinya kalau APBN dinaikkan berarti ada kemungkinan pajak juga akan dikejar naik," ungkapnya.
Wahyudi mengatakan pemerintah Indonesia memang memiliki rencana untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
"Tetapi pertanyaan seriusnya adalah, apakah APBN itu justru memberikan dampak yang besar bagi kenaikan kesejahteraan rakyat, bagi mudahnya pelayanan dasar bagi rakyat, bagi meningkatnya pendapatan masyarakat?" tanyanya.
Ia pun memperingatkan bahwa jika kenaikan APBN dibarengi dengan kenaikan pajak, kondisi tersebut justru dapat menyulitkan upaya menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, dan putus sekolah karena hanya akan menambah beban masyarakat.
"Dan kalau sekadar menaikkan APBN, tetapi pajak rakyat juga dinaikkan, maka tentu angka pengangguran sulit diturunkan, angka kemiskinan sulit diturunkan, angka putus sekolah sulit diturunkan," pesannya.
Wahyudi menegaskan, kenaikan APBN belum otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar penggunaan anggaran terus dikawal dan diawasi untuk memastikan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Alternatif Sumber Penerimaan
Sebagai alternatif sumber penerimaan negara, Wahyudi meminta pemerintah lebih fokus menggali potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia.
"Kalau menaikkan APBN, maka fokus kepada menggali potensi-potensi kekayaan alam negeri ini, baik tambang, hutan, laut, dan seterusnya. Jangan sampai sibuk untuk meningkatkan pendapatan dari pajak," tegasnya.
"Jangan sampai kekayaan alam yang kita miliki justru tidak dinikmati rakyat, tapi dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga negara asing, perusahaan-perusahaan asing, dan kroni-kroninya," tekannya.
Wahyudi juga mengatakan pengawasan terhadap pemerintah dan pelaksanaan APBN perlu terus dilakukan agar kebijakan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Kita kawal terus. Dengan kenaikan APBN ini, kita kawal terus, kita pantau terus, kita awasi pemerintah, dan luruskan juga mereka dulu, ingatkan juga mereka dulu. Itu tegas pendapat saya," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah merancang APBN 2027 yang lebih tinggi dari 2026, dengan usulan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun.
Hal itu sebagaimana diberitakan idnfinancials.com, disampaikan Prabowo dalam pidato terkait Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2027 yang disampaikan kepada DPR pada Jumat (14/8/2026) siang. [] Muhar
0 Komentar