Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengungkapkan penyebab pungutan pajak di Indonesia semakin agresif.
“Pajak itu menyumbang lebih dari 85 persen dari total pendapatan. Ketika penerimaan pajak tidak mencapai target, ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Di sisi lain, kebutuhan belanja negara terus meningkat. Akibatnya upaya mengejar penerimaan pajak pun semakin agresif,” ungkapnya dalam video: Ada Alasan Warga Malas Bayar Pajak, Ribet Balik Nama? di kanal YouTube Khilafah News, Rabu (29/7/2026).
Ia menegaskan hal tersebut mencerminkan semakin besarnya tekanan fiskal yang dihadapi oleh negara.
“Banyaknya pungutan pajak ini mencerminkan semakin besarnya tekanan fiskal yang dihadapi negara Indonesia,” tegasnya.
Agung kemudian menawarkan alternatif penyelesaian dalam perspektif Islam ideologis.
“Solusi yang ditawarkan (dalam Islam) bukan sekadar memperbaiki mekanisme pemungutan pajak, melainkan membangun kembali sistem keuangan negara melalui Baitul Mal,” terangnya.
Islam, jelasnya, telah menetapkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) strategis seperti minyak, gas, emas, dan batubara sebagai milik umum (milkiiyatul 'ammah) yang hasil pengelolaannya harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Dengan optimalisasi sumber-sumber tersebut, kebutuhan negara diharapkan dapat dipenuhi tanpa menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan permanen,” tegas Agung.
Ia juga menambahkan, pajak atau dharibah dalam konsep Islam hanya dipungut dalam kondisi darurat.
Bersifat sementara, dan dikenakan kepada kaum Muslim yang mampu.[] Muhar
0 Komentar