Potret para santri yang terbaring lemas di ruang kelas Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, pada awal September 2026 seharusnya mengiris hati kita semua. Hampir 2.000 orang (yang mayoritasnya merupakan anak-anak) diduga mengalami keracunan masif seusai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada kurun 1 hingga 3 September 2026.
Sebaran lokasi insiden keracunan ini merebak di berbagai daerah. Di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, akumulasi korban terdampak mencapai 730 orang, di mana 706 di antaranya diizinkan pulang untuk menjalani rawat jalan (BBC News Indonesia, 3/9/2026). Korban meliputi para santri Ponpes Manbaul Hikam dan siswa-siswi dari sekolah di sekitarnya.
Di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, sebanyak 276 orang (mulai dari murid SD, SMP, SMA, hingga jajaran guru) turut diduga mengalami keracunan akibat sajian MBG. Pemerintah daerah setempat merespons dengan menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasia Laweh (BBC News Indonesia, 3/9/2026).
Di Bener Meriah, Aceh, sebanyak 16 orang yang terdiri dari 15 siswa SD dan seorang kepala sekolah terpaksa dilarikan ke Puskesmas Lampahan pada Rabu (2/9/2026). Gejala yang mereka alami tergolong berat: pusing hebat, mual, gatal-gatal pada kulit, hingga sesak napas (BBC News Indonesia, 3/9/2026).
Laporan kasus serupa berdatangan dari Rembang hingga Tana Toraja. Akumulasi korban keracunan sejak awal diluncurkannya program MBG diperkirakan telah menembus angka 43.000 orang.
Lalu, apa respons resmi dari negara? Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa lebih dari 80 persen kasus terjadi akibat "pelanggaran SOP". Pemerintah menyampaikan permohonan maaf dan mengancam akan menjatuhkan sanksi administratif bagi penyedia dapur.
Namun, apakah sebatas permohonan maaf sanggup mengobati rasa sakit, mual, dan diare yang diderita ribuan anak? Apakah sekadar menyalahkan prosedur SOP mampu menghapus trauma fisik dan psikologis para santri Manbaul Hikam?
Krisis Sistemis, Bukan Sekadar Kelalaian SOP
Insiden keracunan massal ini merupakan cerminan dari kegagalan sistemis, bukan sebatas kelalaian teknis di tingkat lapangan semata.
- Regulasi Target Kuantitas Masif: Ketentuan yang mewajibkan setiap SPPG melayani minimal 2.500 porsi per hari telah mengubah dapur pengolahan gizi anak menjadi pabrik industri. Target kuantitas dikejar habis-habisan, sementara standar higiene pangan dikorbankan. Bagaimana mungkin jaminan mutu pangan dapat dipastikan tatkala proses produksi dikebut dalam skala industri berkecepatan tinggi?
- Verifikasi Izin yang Bertumpu pada Formalitas Dokumen: Pintu izin pendirian SPPG terlalu longgar karena bertumpu pada aspek administrasi di atas kertas. Kelayakan fasilitas fisik, ketersediaan alat, dan kualifikasi SDM tidak diuji secara faktual di lapangan. Akibatnya, dapur-dapur yang belum memenuhi standar kebersihan tetap diloloskan beroperasi. Kondisi ini diperparah oleh maraknya persekongkolan bisnis (seperti "jual-beli titik" dan pembagian marjin keuntungan antar-mitra) yang mengorbankan kualitas bahan makanan.
- Abainya Negara dalam Pengawasan Publik: Tatkala urusan pemenuhan gizi rakyat diserahkan pada mekanisme komersial dan investor swasta, maka kelalaian mutu menjadi keniscayaan. Hingga hari ini publik mempertanyakan: Dari puluhan ribu korban yang bertumbangan, mengapa belum ada penegakan hukum pidana yang menyasar penanggung jawab utama?
Paradigma Islam: Pengurus Umat, Bukan Pelayan Modal
Kondisi tersebut bertolak belakang dengan pandangan Islam yang menetapkan posisi negara sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (perisai pelindung). Penguasa bertindak sebagai pelayan rakyat, bukan pemburu marjin keuntungan. Rasulullah ï·º bersabda:
ÙƒُÙ„ُّÙƒُÙ…ْ رَاعٍ ÙˆَÙƒُÙ„ُّÙƒُÙ…ْ Ù…َسْؤُولٌ عَÙ†ْ رَعِÙŠَّتِÙ‡ِ
Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Hukm fi al-Islam menjelaskan bahwa fungsi utama negara adalah mengurus pelayanan rakyat, termasuk menjamin kebutuhan pangan publik. Negara wajib menyediakan akses makanan yang halal, bergizi, dan aman bagi seluruh warga tanpa membebani mereka. Pengurusan hak dasar ini haram disandarkan pada kalkulasi untung-rugi.
Oleh karena itu, mekanisme penyediaan pangan dirancang secara sederhana dan efisien, dengan pengawasan ketat yang dijalankan secara independen oleh Qadhi Hisbah, lembaga peradilan khusus yang bertugas memantau pasar, memeriksa kualitas pangan, dan menindak segala bentuk manipulasi yang merugikan publik.
Dalam syariat Islam, keselamatan satu nyawa muslim jauh lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Maka, haram hukumnya menetapkan target produksi yang mengorbankan keselamatan pangan, sebagaimana haram pula praktik komersialisasi dalam penyediaan makanan anak bangsa.
Kesimpulan
Wahai para pemangku kebijakan, sadarlah. Hal yang tercemar hari ini bukan sekadar piring makanan yang dikonsumsi anak-anak kita, melainkan amanah kepemimpinan yang dipikul di pundak kalian.
Jatuhnya puluhan ribu korban menjadi bukti bahwa tatanan sekuler-kapitalistik gagal mengurus keselamatan manusia. Tatanan ini cenderung memfasilitasi pemilik modal di atas hak-hak dasar rakyat.
Solusinya tidak lain adalah kembali pada syariat Allah SWT. Tegakkan kembali Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah yang akan menerapkan syariat Islam secara utuh (kaffah) untuk mengurus seluruh urusan umat, termasuk menjamin keselamatan dan kualitas gizi generasi mendatang.
Wallahu a'lam bish-shawab.
[] Sajidah | Ibu Rumah Tangga
0 Komentar